PRINCES ECONOMY WORLDWIDE

Informasi Terpanas Tentang Ekonomi Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES CELEBRITY WORLDWIDE

Informasi Terpanas Tentang Kehidupan Artis Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES HISTORY TOUR AND TRAVEL

Informasi Terpanas Tentang Perjalanan Wisata Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES LOVE GOD

Informasi Terpanas Tentang Kehidupan Rohani Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES ADVERTISING

Kesempatan Buat Anda yang ingin Memajukan Bisnis dengan Pasang Iklan Secara Gratis dan Dibaca diseluruh Dunia *** Read More ***

Translate this page to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


Mandiri Gandeng Johnny Andrean

JAKARTA - Bank Mandiri menggandeng Johnny Andrean Group dan Kawan Lama Retail untuk mendorong pertumbuhan transaksi perbankan.


Bank Mandiri



Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Hery Gunardi, mengatakan kolaborasi ini merupakan salah satu strategi perseroan untuk terus berinovasi mengembangkan bisnis di segmen retail.

“Kami meyakini kerjasama ini dapat mendorong pertumbuhan bisnis kami di segmen ritel sekaligus meningkatkan transaksi di berbagai jaringan Bank Mandiri,” kata Hery, Kamis (9/4/2015).

Melalui kerjasama ini, nasabah Bank Mandiri dapat menggunakan fasilitas electronic data capture (EDC) sebanyak 872 unit di 230 outlet Kawan Lama retail dan 444 unit mesin EDC di 426 outlet Johnny Andrean Group.

Khusus untuk jenis kartu kredit Platinum akan mendapatkan dua poin. Nasabah dapat mengecek jumlah poin yang dimilikinya antara lain melalui mandiri call 14000, mesin EDC yang memiliki fitur loyalty, dan melalui billing statement kartu kredit.

Hery Gunardi menambahkan, kedua program tersebut mampu mendorong pertumbuhan transaksi di Bank Mandiri, dimana hingga Desember 2014 total transaksi menggunakan kartu debit Bank Mandiri mencapai 61,9 juta transaksi dengan volume sebesar Rp 45 triliun. Jumlah itu naik 26 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara transaksi menggunakan kartu kredit Bank Mandiri hingga akhir Desember 2014 telah mencapai sales volume sebesar Rp 27 triliun atau naik 29 persen dibandingkan akhir Desember 2013.

“Kami akan terus bersinergi dengan merchant-merchant yang telah memiliki basis pelanggan yang kuat, untuk mengembangkan berbagai program promosi yang dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah yang telah menempatkan dana dan bertransaksi di jaringan Bank Mandiri,” kata Hery.

Selain itu, nasabah Bank Mandiri juga dapat menggunakan fiestapoin dan power points untuk mendapatkan hadiah langsung serta fasilitas lain di outlet retail jaringan Johnny Andrean Group (Johnny Andrean Salon, J.CO Donuts & Coffee and Bread Talk), serta Kawan Lama Retail (Ace Hardware, INFORMA, Toys Kingdom, OFFICE 1, White Brown, Pendopo, Bike Colony dan Chatime) di seluruh Indonesia.

Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Kebijakan Moneter




Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004  pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang  ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, pengendalian  sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.  Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.


Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia

Dalam  ​melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.


Apa itu ITF

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflas​i kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.  Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik.  Secara operasional,  stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan  (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.  Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.

Mengapa ITF?

Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (crawling band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (nominal anchor)  baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter.  Jangkar nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga lainnya.  Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan menjadi inflasi domestik.


Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi.  Ibarat kapal yang mengapung di lautan tanpa kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan.  Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal masyarakat akan membuat ekspektasi inflasi yang diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal tersebut.  Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten dapat mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijaan moneter yang pada gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan BI.

Ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF.
  • ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat.  Dengan sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi.  Sebaliknya dengan sasaran base money, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi kedepan.
  • ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.
  • ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag.
  • ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter.  Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek good governance dari sebuah bank yang telah diberikan independensi.
  • ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi.  Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian.


Bagaimana ITF diterapkan?

Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu.  Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.  Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan.  Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki.  Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter.

Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi inflasi dan outlook ke depan serta keputusan yang diambil. Jika sasaran inflasi tidak tercapai maka diperlukan penjelasan kepada publik dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembalikan inflasi sesuai dengan sasarannya.

Asuransi korban Germanwings ditetapkan Rp39,2 triliun

Frankfurt (Princes News) - Pihak perusahaan asuransi menetapkan angka 300 juta dolar AS (Rp39,2 triliun) untuk kompensasi atas kecelakaan udara di Pegunungan Alpen yang menewaskan 150 orang, kata induk perusahaan Germanwings, Lufthansa, seperti dikutip AFP.

Asuransi korban Germanwings




Jumlah itu termasuk kompensasi keuangan untuk keluarga para korban meninggal dunia dan harga jet jatuh Airbus A320 milik maskapai biaya murah Germanwings itu, kata juru bicara Lufthansa kepada AFP.

Sang juru bicara memastikan laporan harian ekonomi Handelsblatt sebelumnya, sedangkan harga sebuah Airbus A320 adalah 93,9 juta dolar AS (Rp1,2 triliun).

Menurut Handelsblatt, konsorsium beberapa perusahaan asuransi itu diketuai oleh raksasa asuransi Jerman, Allianz.

Germanwings rute Barcelona menuju Duesseldorf jatuh sepekan lalu.

Para penyelidik yang mengevaluasi data perekam suara menyimpulkan bahwa kopilot Andreas Lubitz sengaja mencegah pilot masuk lagi ruang kokpit dan kemudian menabrakkan pesawat ke gunung Alpen.

Penerbangan jatuh dalam kecepatan 700 km per jam sehingga menghancurkan semua yang ada di dalamnya.

Senin kemarin, direktur operasi Germanwings Oliver Wagner mengatakan perusahaan telah membayar kompensasi kepada para keluarga sebesar 54.000 dolar AS (Rp706 juta).  Jumlah ini tidak akan mengurangi kesepakatan final mengenai total kompensasi.

Asuransi Smartphone

Jakarta – Hilang, rusak karena terjatuh atau terkena air sudah menjadi risiko yang harus dihadapi para pemilik perangkat mobile seperti smartphone atau komputer tablet.

Asuransi Smartphone


Asuransi proteksi perangkat mobile kemudian lahir untuk membuat para penggunanya tetap merasa aman dan nyaman.

Di Indonesia, layanan proteksi perangkat mobile disebutkan memiliki potensi yang sangat besar. TecProtect sebagai perusahaan penyedia proteksi bagi perangkat mobile menyebutkan potensi Indonesia lebih besar daripada negara lain.

“Bisnis modelnya sangat baik. Indonesia punya take up rate yang sangat bagus, lebih bagus daripada negara lain,” ungkap Mark Simmons, Managing Director TecProtec di Jakarta, saat ditanya soal potensi pasar proteksi perangkat mobile di Tanah Air.

Ia menyebutkan, tingginya angka adopsi perangkat mobile yang cukup tinggi di Indonesia menjadi kekuatan industri proteksi gadget di sini. Penetrasi pengguna smartphone yang masih terus tumbuh juga mendukung pertumbuhan industri proteksi gadget.

“Tren perpindahan dari feature phone ke smartphone menunjukkan potensi yang besar dimiliki layanan proteksi gadget. Saat ini, permintaannya belum banyak tapi potensi dan peluang pertumbuhannya sangat bagus,” tambah Simmons.

Di Indonesia, TecProtect telah menggandeng Indosat untuk memberikan layanan jaminan keamanan smartphone yang dipasarkan melalui bundling bagi kelas korporat.

Perusahaan itu menyediakan layanan antar-jemput produk yang diperbaiki dan memberikan perangkat pengganti hingga penggantian produk rusak dengan ponsel baru.

Fokus Google Glass Mendatang Terkait Sensor Gerakan Tarian

Google dikabarkan tengah menggarap Google Glass generasi terbaru, dengan sederet spesifikasi yang jauh disempurnakan dari pendahulunya. Tak hanya itu, kabarnya pun Google Glasss generasi mendatang akan disisipi fitur unik, teknologi baru yang akan mengajarkan Anda beberapa gerakan tarian yang funky secara real time.

 Google Glass


Dilansir dari ndtv, (30/03), dalam sebuah video game interaktif populer "Dance Dance Revolution", pengguna akan diminta untuk membuat gerakan tarian tertentu yang ditunjukkan oleh program yang mengendalikan permainan. Google Glass generasi masa depan berencana untuk membawa konsep serupa dengan menginstal kemampuan untuk merekomendasikan gerakan tarian kepada pengguna yang dapat mendengar ketukan dan irama lagu tertentu.

Seperti dikabarkan pula oleh Tech Times, Google pada minggu lalu telah mengantongi paten tentang teknologi Google yang dikembangkan berdasarkan teknologi sensor gerakan tarian. "Modul Identifikasi konten dapat memberikan informasi terkait dengan isi dari sampel media, seperti identifikasi lagu dan tarian, ke sistem komputasi pada perangkat yang dipakai oleh pengguna. Sistem komputasi pada perangkat Google Glass ini dapat menentukan langkah-langkah tarian yang sesuai dengan isi sampel media dan dapat menghasilkan tampilan dari langkah tari di HMD", seperti tertulis pada dokumen paten tersebut.



Hadirnya paten tersebut menginformasikan bahwa Google Glass generasi mendatang akan memiliki kemampuan untuk menentukan lagu tertentu yang diputar di latar musik, sebelum menyarankan gerakan tarian dari kumpulan koleksi yang tersimpan di dalam database. Pada perangkat Google Glass terbaru ini nantinya juga akan dapat menampilkan video dari gerakan tarian orang lain pada lagu yang sama, hingga si pengguna bisa mengerti gerakan/langkah apa yang harus dilakukan kemudian.

Bank Indonesia dan Inflasi

Inflasi sebagai ‘single objective’

Melalui amanat yang tercakup di Undang Undang tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia fokus pada pencapaian sasaran tunggal atau ‘single objective-nya’, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain.

Bank Indonesia dan Inflasi



Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Dalam upaya pencapaian tujuannya, Bank Indonesia menyadari bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi perlu diselaraskan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkesinambungan dalam jangka panjang.



Pengendalian Inflasi

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan aggregat (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (temporer) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (shocks) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK.

Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (shocks) yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi.

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (shocks) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan departmen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.




Penetapan Target Inflasi


Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012  sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi ±1%.


Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (anchor) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan


Angka target atau sasaran inflasi dapat dilihat pada web site Bank Indonesia atau web site instansi Pemerintah lainnya seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Perekonomian, atau Bappenas. Sebelum UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara setelah UU tersebut, dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia maka sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah.


Bank Indonesia dan Inflasi



Apa Itu Inflasi

Inflasi


Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Apa Itu Inflasi



Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.


Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:
  • Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
  • Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.


Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :
  1. Kelompok Bahan Makanan
  2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
  3. Kelompok Perumahan
  4. Kelompok Sandang
  5. Kelompok Kesehatan
  6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
  7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.



Disagregasi Inflasi


Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagegasi inflasi IHK tersebut dikelompokan menjadi:
1.  Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
  •  Interaksi permintaan-penawaran
  • Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
  • Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen   
2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti  terdiri dari :
  •  Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) : Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. 
  •  Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered Prices) :  Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.
    


Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.


Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komdisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.




Apa Itu Inflasi







Pentingnya Kestabilan Harga


Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Ini Rumus Membedakan Antara Keinginan dan Keperluan!

Kira-kira, apa yang terlintas di pikiran seorang pria atau suami bila menggambarkan sosok perempuan? Umumnya, label deskripsi konsumtif, matrealistis, dan sensitif begitu lekat disandingkan di belakang persepsi seorang perempuan. Meski kita semua tahu, hal tersebut tidaklah bisa disamaratakan, karena semua tetap tergantung karakter dan juga tujuan hidup masing-masing perempuan tersebut.


Tips Keuangan


Pembahasan ini mencuat di sela-sela acara peluncuran buku kedua Imelda Francisca yang berjudul Modern Mom terbitan Gramedia Pustaka Utama, di Toko Buku Kinokuniya, Jakarta, .

Salah satu fokus masalah sekarang ini adalah membedakan antara keinginan dan keperluan. Ditegaskan,perempuan modern wajib tahu soal needs and wants . Pasalnya, dua hal ini sangat jauh berbeda namun kerap menimbulkan bias hingga sekarang. Needs secara harfiah adalah apa yang dibutuhkan oleh diri Anda sendiri dan keluarga. Sementara, wants adalah apa yang diinginkan untuk dimiliki oleh masing-masing keduanya.

Parahnya, seringkali dua hal ini tertukar dan dianggap sebagai satu makna yang sama. Fakta ini sering terjadi dan menciptakan adanya ketimpangan ekonomi dan keuangan dalam kehidupan. Lantas, bagaimana membedakan antara keinginan dan keperluan ?

“Needs itu misalnya kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, sembako, sabun, tagihan listrik, dan lain-lain. Wants itu contohnya rumah bertingkat, mobil mewah, laptop, gadget dan lainnya,” papar Tuti, Financial Planner yang turut hadir di acara konferensi pers kemarin.

Tuti pun memaparkan jika pembagian antara kebutuhandan keinginanini mirip seperti tingkatan kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang dulu kita pelajari. Hanya saja seiring perkembangan zaman, istilah dan kategori ketiga kebutuhan tersebut bergeser dan berubah fungsi.

Contoh paling gampang adalah urusan gadget dan alat komunikasi bagi Anda dan anak yang sekarang lebih banyak dikategorikan sebagai kebutuhan primer.

“Perkembangan zaman modern mau tak mau memang membuat pembagian antara kebutuhan dan keinginan menjadi berubah persepsi. Rumus sederhana adalah jika total penghasilan 100 persen, maka sisipkan 50 sampai 60 persen untuk kebutuhan. Sisanya adalah 30 persen investasi dan 20 persen baru untuk memenuhi keinginan,” jelas Tuti memberi tips untuk membedakan antara keinginan dan keperluan pada Princes.

Rumus ini dianggap proporsional bagi Anda yang sekarang sulit mengatur keuangan rumah tangga maupun pribadi. Sebanyak 25 sampai 30 persen dari penghasilan bisa langsung dialokasikan menjadi tabungan atau investasi, “Persentase tersebut sebaiknya ditunjang oleh daftar kategori antara kebutuhan dan keinginan yang benar-benar terseleksi secara baik dan tepat,” sarannya.

Ini Penyebab Perempuan Semakin Boros!!!

 (Princes.in) ::: Coba tengok perbandingan persentase pengunjung mall, pusat perbelanjaan mode, pameran dagang mode, serta ajang fashion week seperti Indonesia Fashion Week 2015. Mungkin perempuan menjadi sosok yang paling banyak Anda temui, baik sebagai pembeli, penjual, maupun peserta peragaan busana.


Tips Keuangan


Perempuan mungkin memang lebih dekat dengan industri mode. Selain sebagai makhluk yang menyukai keindahan dan mendambakan kesempurnaan, perempuan cenderung lebih memerhatikan penampilan ketimbang pria pada umumnya.

Persepsi ini pula yang dikemukakan oleh Ayoe Sutomo, Psikolog, pada Princes soal fenomena tren mode dan teknologi sebagai penyebab perempuan boros . Walau tidak semuanya, kecanggihan teknologi serta gaya hidup berdampak langsung terhadap masalah konsumerisme pada perempuan.

“Terdapat banyak faktor penyebab seseorang boros persis yang saya ungkapkan sebelumnya. Cepat bergulirnya tren mode diiringi oleh perkembangan teknologi yang memudahkan individu mampu mengakses dan mendapatkan barang tentunya akan menjadi salah satu faktor penguat kebiasaan boros pada perempuan,” jelasnya.

Contoh paling konkret adalah kecanggihan gadget, penggunaan internet sebagai saluran informasi tercepat, hingga penggunaan sejumlah akun media sosial.

Secara mudah, perempuan mengetahui tren mode terkini dari media sosial lalu mencoba mengikutinya atau minimal terpengaruh sehingga bisa tergoda bersifat boros tanpa disadarinya.

Realita ini diperkuat oleh data yang diungkap Badan Marketing Institue (BMI) Research dalam Online Shopping Outlook 2015. Yoanita Shinta Dewi selaku Head of BMI Research mengatakan, sebagian besar dari konsumen yang belanja online, 8 dari 10 orang ternyata bertransaksi menggunakan gadget atau mobil device .

Nah, seperti yang telah diduga, kaum perempuan menempati persentase terbesar dari konsumen belanja online, yakni sebesar 53 persen dengan demografi usia antara 18 sampai 30 tahun. Namun, fakta ini tidak mutlak menjadikan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang rentan pada konsumerisme. Pasalnya, sisa perbedaan tipis persentase sebanyak 3 persen tersebut diduduki oleh kaum pria.

Liability Insurance Underwriting And Rating

Sebagaimana dijelaskan tugas underwriter yang menyangkut asuransi kebakaran dan bisnis interruption adalah untuk memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima. Jika dapat, terms, conditions dan premium diputuskan untuk ditawarkan kepada calon tertanggung. Akhirnya underwriter harus juga memutuskan jumlah dari risiko yang akan ditahan untuk account penanggung.

Liability Insurance


Informasi yang diminta

Fakta tentang risiko dimana underwriter ingin mengetahui datang dari proposal form yang sudah dilengkapi diserahkan oleh calon tertanggung. Hal ini akan mengungkapkan sifat bisnis, dimana premise berada, berapa banyak karyawan di sana, jenis mesin apa saja yang digunakan dan sebagainya. Yang lebih penting, hal ini juga mengungkapkan pengalaman klaim yang lampau, yang diharapkan menjadi arahan yang baik ke masa mendatang.

Untuk asuransi employer’s liability underwriter perlu tahu:

    Jenis usaha;
  • Kategori  karyawan:  menunjukkan  clerek,  manual  yang  menggunakan  power- driven  machinery,  dan  semua  pegawai  lain  secara  terpisah,  dan  mungkin mencari tahu kategori lain seperti principals/partners, labour only sub- contractors;
  • Jumlah dan gaji tahunan untuk setiap kategori, membutuhkan rincian khusus atas pekerjaan yang dikerjakan di luar Inggris. Rincian yang diminta merupakan gambaran atas jumlah dan pembayaran tahunan kepada karyawan di North America, Republik Irlandia dan Negara-Negara lain.
  • Penggunaan atau penggunaan material-material berbahaya seperti, acids, chemicals, gases, asbestos atau explosives;
  • Perlindungan dan pemeliharaan mesin dan plant;
  • Kepatuhan pada syarat-syarat perundang-undangan bagi health and safety dan sejenisnya. Dalam public liability, products liability dan products guarantee, fakta dalam proposal seperti berikut mengungkapkan:

    Jenis bisnis;
  • Situasi premises dimana bisnis dilakukan;
  • Penggunaan    material    berbahaya,    penggunaan    panas    (pengelasan    dan sebagainya) atau mesin-mesin;
  • Penggunaan  lift,  cranes  atau  power  operated  lifting  machinery,  steam  atau pressure vessel lainnya.
  • Pemeliharaan plant dan machinery;
  • Sumber-sumber product, penggunaan literature, pengemasan sendiri, labeling atau instruksi atau merek dagang sendiri, nama atau logo atas produk;
  • Supply  barang - barang  untuk  penggunaan dalam  industri - industri  nuklir, petrochemical, motor, marine, offshore, aircraft atau aerospace.
  • Pembayaran tahunan kepada karyawan, spesifikasi rincian yang penuh dari type pekerjaan yang dilakukan, jumlah karyawan dan pembayaran tahunan yang diperkirakan bekerja pada premise tertanggung, dimana saja di Inggris, karyawan yang bekerja sementara di luar Inggris, dan sub-contractors;
  • Annual  turnover  (pendapatan) dari  bisnis  menyangkut  polis - polis  product liability dan guarantee;
  • Biaya-biaya sewa dan conditions dari sewa menyewa dalam hal kendaraan dan plant lain didalam maupun diluar.



Professional indemnities dan asuransi directors’ dan officers’ liability, proposal form membutuhkan rincian yang sama dan juga informasi tentang jumlah mitra atau direktur dan pegawai senior.

Tiap-tiap proposal menayakan rincian tentang asuransi lewat dan sekarang:
•    Apakah pernah proposal ditolak;
•    Polis-polis yang dibatalkan di masa lampau;
•   Atau apakah asuransi yang ditawarkan memberlakukan premi yang naik atau dengan special terms diterapkan.

Juga dibutuhkan tentang sejarah kerugian dan claim untuk 5 tahun yang lampau dan suatu catatan atas setiap peristiwa yang tidak diklaim.

Jika seorang underwriter puas dengan informasi diungkapkan dalam proposal form, kemudian suatu penawaran untuk menjamin pada syarat-syarat normal dapat dibuat. Jika formulir mengungkapkan fitur-fitur yang membuat underwriter tidak senang, maka kemudian akan diperlukan untuk mencari tahu rincian lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta seorang surveyor untuk melakukan suatu survey di premise dengan memperhatikan sikap-sikap manajemen terhadap health, safety dan kualitas. Penemuan-penemuan saat survey akan memutuskan apakah risiko diterima atau ditolak.

Menghitung Premi

Informasi tentang pengupahan atau turnover digunakan sebagai dasar untuk perhitungan premi. Rate premi akan menggambarkan risiko suatu kecelakaan yang menyebabkan benar-benar terjadinya liability. Rates secara fair dan akurat dihitung sebab nilai yang sangat besar dari data statistik yang muncul dalam kecelakaan di lapangan. Risiko diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha dan pekerjaan yang dikerjakan. Contohnya suatu bisnis untuk asuransi employers’ liability terdapat 3 kategori karyawan  yang  dikenal,  menggambarkanb level  yang  bervariasi  atas  risiko:  Clerical workers; woodworkers yang tidak menggunakan power machinery dan woodworkers lainnya.

Rate untuk risiko-risiko kemudian membutuhkan penerapan pada faktor   yang membedakan antara bisnis yang besar dan kecil, yaitu pengupahan atau turnover. Suatu firma kecil akan punya suatu turnover dan sebagainya. Rate premi akan secara normal berupa suatu rate per mille (per $ 1.000). Sebagaimana ukuran firma berfluktuasi, premi normalnya diadjust pada saat akhir periode asuransi. Suatu deklarasi akan akan disyaratkan kepada pemegang polis memberikan figures yang aktual untuk periode asuransi dan suatu return atau premi tambahan akan dibuat.

Retained Liability Clause

Klausula tertanggung retained liability adalah suatu klausula dilekatkan pada polis-polis public liability yang membuat tertanggung bertanggung jawab untuk suatu jumlah yang ditegaskan dari masing-masing dan setiap klaim yang timbul dari situasi tertentu. Ini merupakan excess. Excess ini dapat berupa voluntary, atau penanggung dapat memberlakukannya. Jika excess berupa voluntary suatu discount atas premi yang akan ditawarkan. Jika  excess  compulsory,  merupakan  suatu  cara  membuat  risiko  menjadi dapat diterima untuk diasuransikan. Excess bisa merupakan suatu jumlah yang fixed atau suatu persentase dari biaya claim.

Suatu excess sesuai pada suatu risiko yang menimbulkan suatu jumlah yang besar dari klaim–klaim kecil property damage, contoh, suatu kontraktor pekerjaan jalan raya dan saluran. Keuntungan pada penanggung adalah membuat pemegang polis lebih hati-hati dan berusaha untuk menghapus jumlah klaim yang kecil dalam jumlah besar yang secara adminstrasi expensive untuk ditangani.

Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara ( Bag-3 )

Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C.T. Elout ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank.


Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara

Pada saat yang sama kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Meskipun demikian gagasan tersebut baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Surat tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu, atau lazim disebut oktroi.

Dengan surat kuasa tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya DJB. Pada 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda Leonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 tentang oktroi dan ketentuan-ketentuan mengenai DJB. Kemudian pada 24 Januari 1828 dengan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda No. 25 ditetapkan akte pendirian De Javasche Bank (DJB). Pada saat yang sama juga diangkat Mr. C. de Haan sebagai Presiden DJB dan C.J. Smulders sebagai sekretaris DJB.




Oktroi merupakan ketentuan dan pedoman bagi DJB dalam menjalankan usahanya. Oktroi DJB pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 Desember 1837 dan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838. Pada periode oktroi keenam, DJB melakukan pembaharuan akte pendiriannya di hadapan notaris Derk Bodde di Jakarta pada 22 Maret 1881. Sesuai dengan akte baru DJB, status bank diubah menjadi Naamlooze Vennootschap (N.V.).

Dengan perubahan akte tersebut, DJB dianggap sebagai perusahaan baru. Oktroi kedelapan adalah oktroi DJB terakhir hingga berlakunya DJB Wet pada 1922. Pada periode oktroi terakhir ini, DJB banyak mengeluarkan ketentuan baru dalam bidang sistem pembayaran yang mengarah kepada perbaikan bagi lalu lintas pembayaran di Hindia Belanda. Oktroi kedelapan berakhir hingga 31 Maret 1921 dan hanya diperpanjang selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 1922.
Custom Search